Paripurna Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah Atas Raperda APBD Tahun 2021 dan Propemperda Tahun 2021

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Way Kanan, Pjs. Bupati Way Kanan, Ir. Mulyadi Irsan. M.T Menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan Bersama dan Kepala Daerah atas Raperda APBD Tahun 2021 dan Propemperda Tahun 2021, Senin, (30 November 2020).

Hadir Pada Kegiatan tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Saipul S.Sos., M.IP, Para Asisten Sekda, Inspektur Daerah, Dra. Yuliawati, M.M., Sekretaris DPRD, Drs.Rinaldi, M.M, Kepala Bappeda, Drs.Rudi Joko Kurnianto, S.H, Kepala BPKAD, Drs.Ade Cahyadi, M.Si, serta kepala dan unsur dari satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan

Pada Sambutanya Pjs. Bupati Mulyadi, menyampaikan, dengan diselenggarakannya Sidang Paripurna pengesahan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021, berarti proses penyusunan APBD Tahun 2021 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

“Tahapan selanjutnya setelah ditandatangani Nota Persetujuan Pengesahan APBD Tahun 2021 ini, kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi, hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mensinergikan antara pembangunan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Way Kanan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Dalam kegiatan evaluasi diharapkan agar dapat dicatat rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi Provinsi Lampung dan segera ditindaklanjuti untuk penyempurnaan bersama.” Ucap Pjs. Bupati Way Kanan

Pjs. Bupati Mulyadi menekankan agar Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran dapat melaksanakan seluruh target baik pendapatan dan belanja dengan baik, sehingga kinerja yang tercermin dalam pengelolaan keuangan terukur dan tercapai. Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, khususnya dalam pengeluaran anggaran belanja, kiranya selalu berpedoman kepada prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Perlu diketahui bahwa, anggaran yang disiapkan dalam  APBD adalah anggaran maksimal, oleh karenanya dalam pelaksanaan belanja hendaknya mengedepankan kedisiplinan kita semua terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

“Pada hari ini juga DPRD Kabupaten Way Kanan merangkaikan kegiatan pengesahan Propemperda tahun 2021, yang merupakan juga kegiatan rutin setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD. Oleh karenanya Pemerintahan daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Pemerintah Daerah” Ucap Pjs. Bupati Mulyadi

“Pengaturan mengenai prosedur atau tata cara pembentukan Produk Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk pembentukan peraturan daerah telah diatur lebih khusus dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembetukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018. Mengingat peranan peraturan daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan. Pembentukan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan” Lanjutnya

“Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan perda yang selanjutnya disebut propemperda. Propemperda adalah instrumen perencanaan progam pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/ kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Melalui propemperda diharapkan pembentukan peraturan daerah dapat terlaksana secara tertib, teratur, tersistematis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas dalam pembentukan peraturan daerah” Jelas Pjs. Bupati Mulyadi.



Dalam Sambutannya Juru Bicara Bapemperda Menjelaskan pada Tahun 2021 DPRD Kabupaten Way Kanan Mengusulkan 3 Raperda Inisiatif DPRD, Yaitu:

(1) Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah

Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan jawaban atas kebutuhan hukum masyarakat dalam hal pendidikan di pondok pesantren dan merupakan salah satu bentuk tanggungjawab Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Peraturan Daerah ini juga disusun berdasarkan pertimbangan kegunaan, tepat sasaran, efektifitas dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah serta koordinasi, integritas, singkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi pihak-pihak yang berkepentingan didaerah dan pusat.

(2) Raperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Way Kanan

Rancangan Peraturan Daerah ini berissi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menjalankan tugas menyelenggarakan atas Adaptasi Kebiasan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Way Kanan. Raperda ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian hokum mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih baik, dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Way Kanan yang terencana, terpadu dan sistematis serta peran serta masyaraka

(3) Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di Kabupaten Way Kanan

Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam menyelangarakan urusan dibidang Kesehatan. Dengan demikian Peraturan Daerah ini nanti berisikan ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menjalankan tugas menyelengarakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di Kabupaten Way Kanan.

Pengunjung