Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Way Kanan sahkan KUPA dan PPAS-P Tahun 2019 dan 3 (Tiga) Raperda Pemkab. Way kanan




DPRD Kabupaten Way Kanan Menggelar Rapat Paripurna Pengesahan KUPA dan PPAS-P Tahun 2019 dan Pengesahan 3 (Tiga) Raperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Selasa (25/06/2019).Rapat tersebut di pimpin ketua DPRD Kabupaten Way Kanan Nikman, didampingi Wakil Ketua I DPRD Abdul Haris Nasution, Wakil Ketua II DPRD Beta Juana. Turut Hadir, Bupati Way Kana
n H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M, Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Edward Antony, Sekretaris Daerah Saipul, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sebanyak 32 anggota legislatif, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat.
Dikatakannya Raperda ini disusun dengan tujuan untuk merestrukturisasi atau menyehatkan kembali Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur dengan harapan agar PT. Way Kanan Makmur mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan manfaat kepada masyarakat kabupaten Way Kanan.
Aset-aset milik pemerintah daerah yang belum maksimal kegunaannya, diantaranya Rice Milling Plant atau Pabrik Pengelolaan Padi Terpadu di Kecamatan Bumi Agung, menjadi fokus utama untuk segera difungsikan oleh Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur.
Selain itu, dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebabkan perlunya penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur terhadap Perturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tersebut.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan Pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur, Raperda ini disusun sebagai langkah lanjutan dalam melaksanakan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur, hal ini sesuai dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam PP tersebut diatas pernyataan modal daerah harus dituangkan dalam Peraturan Daerah.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disampaikan karena Barang milik daerah adalah unsur yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar. Untuk mendukung pengelolaan barang yang efesien dan efektif, maka perlu dibuat suatu produk hukum berupa Peraturan Daerah.
Raperda tersebut memuat aturan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan pengendaliannya, maka diharapkan Raperda pengelolaan barang milik daerah untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah dan secepatnya bisa dijadikan pedoman oleh Satuan Perangkat Daerah (SKPD).


Pengunjung