DPRD WAY KANAN SAMPAIKAN REKOMENDASI LKPJ KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DAN PENGESAHAN 3 TIGA RAPERDA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN


DPRD Way Kanan menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Pengesahan 3 (Tiga) Raperda Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, di Ruang Sidang DPRD, Rabu (15/05/2019).
Dalam pelaksanaan  Pemerintahan Tahun  2018 realisasi pendapatan mencapai 95,90%, realisasi belanja 95,65%, penerimaan pembiayaan terealisasi 99,33%.  Sedangkan tingkat penyerapan anggaran pada SKPD rata-rata mencapai 96,36% dengan realisasi fisik mencapai 99,07%. Dari angka-angka tersebut menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah baik dari aspek perencanaan, pengangaran dan pelaksanaan menunjukkan kinerja yang cukup baik.
Sementara untuk memenuhi harapan dalam angka mencapai kesejahteraan masyarakat Way Kanan secara menyeluruh, lanjut Bupati Adipati, bukan hanya kerja keras dan ketekukan melainkan perlu adanya kebijakan afirnatis dan dukungan dari seluruh anggota DPRD Way Kanan. Dengan persebaran penduduk di 14 Kecamatan dan rentang kendali yang begitu luas, maka harus dapat  menyediakan sarana dan prasarana wilayah yang dapat menjangkau setiap penduduk untuk  memperoleh  pelayanan pembangunan yang sama.
Berdasarkan keputusan DPRD Way Kanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Waykanan Tahun 2019, ada sembilan Rancangan Peraturan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Pemerintah Daerah yang direncanakan akan dilakukan pembahasan bersama dan pada kesempatan ini ada tiga Raperda yang telah dilakukan pembahasan bersama dan akan dilakukan pengesahan menjadi Perda.
Tiga Raperda tersebut yaitu tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu dan Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Waykanan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Waykanan.
Menyampaikan gambaran singkat mengenai Raperda tersebut, Bupati Adipati mengatakan dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dimaksud yaitu pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang merupakan implementasi dari Negara Hukum yang mengakui, menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya Raperda tentang Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu dan Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan dimaksudkan terkait timbulnya permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan serta kerusakan lingkungan yang memiliki dampak paling besar mengingat Kecamatan Blambangan Umpu yag merupakan kecamayan dengan jumlah desa terbesar dan jumlah penduduk yang meningkat cukup signifikan tiap tahunnya. 
Kemudian untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten  Way Kanan, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/2911/sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada diktum keenam, bahwa Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah sebagaimana dimaksud di atas masih ditunda penetapannya, sementara memperhatikan kondisi dalam negeri saat ini dan berbagai agenda strategis lainnya, maka tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol mutlak diselenggarakan secara optimal sehingga status kantor kesbangpol penting untuk dinaikkan statusnya menjadi Badan Kesbangpol Kabupaten Way Kanan.

Pengunjung